Pengangkatan PTT di Kampus Poltekpar Dinyatakan Sudah Sesuai Aturan – Ampenan Post

Pengangkatan PTT di Kampus Poltekpar Dinyatakan Sudah Sesuai Aturan
Foto: Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, IPTU Redho Rizki Pratama, saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya, pada Rabo-12-01-22. (Ampenanpost.com/DI).

Lombok Tengah, Ampenanpost.com kasus dugaan Pemalsuan dokumen, Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan pemberangkagan 11 orang ke Taiwan untuk melanjutkan study atau pasca sarjana (S2) tidak ditemukan pelanggaran hukum atau sudah sesuai aturan, tidak seperti yang di duga oleh pelapor.

Kasus yang terus bergulir di Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok beberapa waktu lalu soal pelaporan ke pihak Polres Lombok Tengah terkait pemalsuan dokumen yang dipersangkakakn baik dalam penuliasan gelar terhadap PTT dan baik dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) di kampus tersebut telah dilakukan gelar perkara pada akhir tahun 2021 kemarin, telah dilaksanakan gelar perkara di Polda NTB dan di Polres Lombok Tengah.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, IPTU Redho Rizki Pratama dalam penjelasannya mengungkapkan dimana pihaknya di Polres telah melakukan gelar Perkara usai dilaksanakannya gelar perkara di Polda NTB, mengingat kasus tersebut merupakan atensi Polda langsung.”Kita sudah gelar dan sudah di periksa semua, termasuk pihak Poltekpar soal pengangkatan PTT tersebut, ” Ungkapnya saat ditemui Ampenanpost.com di ruangannya, Rabo (12/01/22) kemarin.

Lebih lanjut, pada soal pengangkatan PTT di lingkup pengajar Poltekpar yakni pada tahun 2018-2019 memang benar demikian, dan hal ini dibenarkan oleh pihak Poltekpar, dan diakui ditandatangani oleh pejabat tekait. Namun berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak ada ditemukannya pelanggaran. Dimana soal pengangkatan PTT tersebut benar dan isi surat tersebut benar, dan tidak ada perbedaan .” Kita sudah koordinasi dengan tim ahli, dan tidak ada ditemukan yang mengarah ke pidana, ” UIngkapnya.

Kemudian, Soal ijazah palsu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pelapor. Bahwa, pada 9 Desember 2019 telah dilaksanakan yudisium pasca sarjana, dimana palapor dengan dasar mendengar isu dari mana yang dinilai tidak falid. Dan untuk menyandang gelar S2 dikatakan sudah berhak menyandang gelar tersebut, mengingat pada Oktober 2020 atas kelulusan Saudara M Husni Tamrin dilakukan wisuda sudah berhak untuk menyandang gelar paska sarjana.”Ini sudah sesuai, kan kalau sudah yudisium sudah sah menyandang gelarnya,” Bebernya.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan pihak Poltekpar dengan nomor: SK361KP0006/BPL/NAPVII/ 2019. Kemudian 1 Juli 2019 dalam pengiriman 11 PTT ke Taiwan mlaksanakan pendidikan S2 tersebut setelah memenuhi syarat, yaitu melaksanakan Setara Satu (S1), terlebih dahulu.

Persolan yang sempat muncul sejak lama ini, tentang pelaporan yakni soal SK pengangkatan PTT yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah , pengangkatan M Husni menjadi PTT 2020 yang ditaruhkan gelar S2. Sedangkan menurut pelapor dia wisuda di 2020 dan pengangkatan pegawai sejak 2020. Sedangkan setelah melakukan pendalaman oleh pihak kepolisian, alhadil M Husni sudah yudisium pada 2019 ini yang tercantum dalam pengangkatan.

Kemudian, surat yang dipersangkakan dipalsukan dinyatakan benar, dan diakui juga oleh pihak poltekpar dikeluarkan namun tidak ada ditemukan terkait pemalsuan dokumen oleh pihak kepolisian, kemudian soal administrasi tersebut berbeda hal dengan yang dilaporkan.”Sudah panggil dan di klarifikasi, dengan memanggil saksi sebanyak 16 orang termasuk saksi, ahli, pelapor dan pihak terkait, namun tidak ada yang ditemukan pidananya,” Tutupnya.(DI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here