Pemprov NTB, Mengajak Pemkab Loteng Serius Tangani Nasib Nelayan di Are Guling – Ampenan Post

Pengelola Lempar Handuk, Tim Penyelsai Lahan Pantai Are Guling Akan Turun Kembali
Foto: Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), Lalu Abdul Wahid, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, didampingi Ketua FAKTA RI,Muhanan, SH , saat turun langsung menemui ratusan warga yang ada di kampung Nelayan, Dusun Are Guling, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, beberapa waktu lalu, (Ampenanpost.com/DI).

Lombok Tengah, Ampenanpost.com- Pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), merespon cepat terkait adanya pemberitaan dan aduan dari Perkumpulan Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI), bahwa adanya masyarakat pesisir pantai selatan yang masih terzolimi di tempat tinggalnya. Bahkan, masyarakat sering kali mendapatkan ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak. Tepatnya di kampung Nelayan, Dusun Are Guling, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Kamis, (16/12/21).

Masyarakat yang tinggal disana harus menahan rasa cemas dan gelisah dengan intimidasi yang mereka terima. Bagaimana tidak, tanah yang mereka tempati selama berpuluh – puluh tahun yang lalu harus diambil paksa oleh sebuah perusahaan. Tak sampai sana, rumah meraka juga akan digusur jika tidak segera meninggalkan tempat itu.

Keseriusan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Dalam menanggapi hal itu terlihat Saat mengutus Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), Lalu Abdul Wahid, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, yang saat itu juga didampingi Ketua FAKTA RI,Muhanan, SH , dan Sejumlah pengurus FAKTA RI, turun langsung menemui ratusan warga yang ada di kampung tersebut.

Seusai melihat kondisi dan berdialog dengan warga. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim dalam kesempatan itu mengatakan, dengan melihat kondisi masyarakat saat ini. Maka pihaknya akan segera melakukan pemetaan dulu secara internal untuk mengetahui historis lahan tersebut.” Jadi sejak beberapa tahun yang lalu kita coba buka petanya, untuk mengetahui perubahan morfologi pantai disini (Are Guling red),” ungkap Muslim.

Setelah itu Lanjut Muslim, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk mengetahui permasalahan, dan mencari solusinya.” Kami akan adakan pertemuan dulu dengan pemerintah Daerah Lombok Tengah, termasuk melibatkan BPN (Badan Pertanahan Nasional),” lanjut Muslim.

Sehingga, Muslim berharap kepada masyarakat untuk sementara waktu pihak perusahaan untuk lebih bijak dalam menghadapi masyarakat.” Suapaya tidak terjadi kekeliruan dibawah maka pelaku usaha ini harus lebih arif, dan bijak. Karena investor ini hadir untuk membantu membangkitkan perekonomian masyarakat, dan negara,” harap Muslim.

Dikatakan juga oleh Muslim terkait aturan yang harus diterapkan dalam Pengelolaan area pantai ini seperti Peraturan Presiden (Perpres), Nomor 51 tahun 2016 tentang batas Sempadan pantai, dan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Nomor 21 tahun 2018, tentang tata cara penentuan batas wilayah sempadan panati.” Inilah kelemahan kita di seluruh Kabupaten dan kota se-NTB ini, seharusnya Pemda yang mengatur dan dimasukan ke dalam RTRW, sehingga pemanfaatan dan batas sempadan pantai menjadi jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan melakukan Rapat Koordinasi di tingkat Provinsi dengan melibatkan Pemda, BPN, Warga dan Pemilik Lahan,” kata Muslim.

Tempat yang sama, Lalu Abdul Wahid, kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB menegaskan, Permasalahan ini sudah ditangani oleh pemerintah provinsi NTB, oleh karenanya, Wahid Sapaanya itu meminta kepada masyarakat supaya tidak cepat terpancing dengan isu isu yang tidak jelas.” Persoalan ini sudah kita tangani, sehingga saat ini mari kita hidup rukun dan tenang. Kalau ada suara yang tidak-tidak. Saya berharapa kepada masyarakat jangan terpancing dengan seperti itu, percayakan kepada kami. Kami akan lakukan hal ini sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Wahid.

Kemudian, Ketua FAKTA RI, Muhanan, SH , meminta kepada para nelayan Pantai Are Guling untuk tetap melaut dan tidak meninggalkan tempat itu. Bagi Muhanan, walaupun nanti pemerintah akan memberikan solusi berupa relokasi, akan tetapi syaratnya harus tetap berada di tepi pantai Are Guling.” Kalau lokasi relokasinya jauh dari pantai, maka Nelayan tidak bisa melaut. Untuk itu kami meminta kepada Nelayan untuk tidak meninggalkan Kampung Nelayan ini, dan tetap melaut sampai dengan ada kejelasan batas sempadan pantai dan nasib Nelayan kedepan,” ujar Muhanan yang disambut dengan riuh tepuk tangan ratusan warga Are Guling.

Dalam kesempatan itu juga, salah seorang Nelayan Pantai Are Guling yang ditemui Ampenanpost.com, Murdan alias Amaq Hartini mengungkapkan, dari dulu masyarakat sering kali mendapatkan ancaman dan intimidasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Amaq Hartini mengatakan barang siapa yang tidak segera meninggalkan tempat itu maka akan dipidanakan.” Banyak ancaman, bahkan kita kalau tidak pergi akan di penjarakan, jadi kita siap perang kalau seperti itu, karena kami ndak bisa tenang disini,” pungkasnya.(DI)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here