Gaji Security dan Cleaning Service di Lombok Tengah Tidak Sesuai UMK – Ampenan Post

Gaji Security dan Cleaning Service di Lombok Tengah Tidak Sesuai UMK
Foto: Hearing Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Selasa 28/12/21. (Ampenanpost.com/DI).

Lombok Tengah, Ampenenpot.com Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Tengah yang mempersoalkan adanya indikasi pemotongan gaji yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) di Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya, dari setandar UMK 2,2 juta. Namun yang diberikan kepada hanya 1,3 saja. Adanya persoalan tersebut, sehingga harus dibawa ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Loteng dalam rangka mendapatkan solusi dan jalan tengah dengan pihak terkait, selasa (28/12/21) kemarin.

Ketua SPN Lombok tengah, Jeny MY dalam kesempatan itu menyampaikan, di Lombok tengah ini banyak sekali kejanggalan yang berhasil ia temukan dari hasil pendalaman kasus ini. Bahkan, Jeny menilai dalam persolan ini ada indikasi pemotongan gaji terhadap pegawai Kebersihan dan Security baik di kantor Bupati Loteng, dan DPRD Loteng. Anehnya lagi, masih ada yang ia temukan karyawan yang masih tidak dilindungi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.”Gaji Satpam di kantor DPRD harusnya sekitar 2,1 juta, dan yang diterima yakni sekitar 1,3. Hal ini sesuai dengan data laporan gaji dari data BPJS, ” Ungkapnya.

Jeny menambahkan, dari seragam yang dikenakan para pekerja ini tidak disediakan oleh pihak perusahaan, melainkan dibeli oleh pekerja sendiri, dengan cara dicicil melalui gaji mereka. Tidak hanya itu, Jeny juga mengungkapkan bahwa para pekerja ini masih jauh dari kata sejahtera. Pasalnya, para pekerja ini kalau ditelisik lebih jauh lagi mereka tidak menerima tunjangan hari raya (THR), yang mana sebenarnya menjadi sebuah kewajiban suatu perusahaan untuk memebrikan tunjuangan kepada pekerjanya.”Seragam mereka beli sendiri, dan bayar setiap bulan saat gajian. Setiap mereka gajian disana di potong, termasuk THR mereka ini bukan Tunjangan Hari Raya murni. Melainkan tabungan yang diperuntukkan sebagai THR mereka. Jadi ini adalah tabungan hari raya, bukan tunjangan raya, ” Tambahnya.

Tidak hanya itu, Zamharir, Wakil Ketua SPN Lombok tengah juga menyoalkan biaya masuk Securty, dan cleaning service di beberapa tempat di Lombok tengah. Yang mana seluruh calon pekerja ini diwajibkan untuk mengeluarkan isi kantong terlebih dahulu untuk membayar biaya masuk kerja senilai 2 juta, sampai 3 juta Rupiah.’’ Anehnya lagi, para pekerja ini sebelum masuk mereka harus bayar, tapi setelah masuk mereka malah gajinya dipotoh. Lalu kalau semacam ini buat apa Lombok tengah punya PAD (pendapatan asli daerah) yang tinggi jika tidak mampu mensejahterakan para pekerjanya,’’ ujar pria yang kerap disapa petir itu.

Sementara dari Bidang Anggaran BPKAD Loteng, Koriq Atmaja mengungkapkan anggaran yang saat ini direalisasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun tenaga outsorsing sudah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan Dinas terkait. seperti yang diusulkan untuk security kantor bupati sebesar RP. 360,000,000, dan untuk cleaning servicenya sebesar RP. 2, 100,436,160. Kemudian untuk Pekerja Kantor Dewan untuk Keamanan Sebesar RP. 888,000,000. Dan untuk Kebersihan RP. 456,000,000. Sementara untuk Dinas perdagangan (Disprindag) untuk petugas keamanan yang ditempatkan di pasar renteng RP. 300,000,000, dan pasar jelojok sebesar RP. 288,000,000. Sedangkan untuk cleaning service sendiri sebesar RP. 500,000,000 untuk pasar renteng, dan RP. 432,000,000 pasar jelojok. “OPD teknis mengusulkan berdasarkan harga Standar Satuan Harga (SSH), jadi kami di BPKAD hanya menerima apa yang diusulkan saja,” Bebernya.

Disampaikan, anggaran yang di salurkan merupakan dana gelondongan, dan OPD lah yang menyusul secara rinci kebutuhannya secara mandiri.” Gaji yang tidak sesuai UMK harus dipahami mengapa kemudian kurang dari Itu, mengingat gaji saat ini sesuai anggaran kemampuan daerah, ” Jelasnya.

Kepala pengadaan barang dan jasa ( PBJ) Loteng, Edy Johannas berharap kemudian upah yang diberikan sesuai dengan UMK yakni 2,2 juta sesuai dengan UMK baik Loteng maupun NTB. Kemudian kedepannya dapat di uapayakan supaya naik.”Tahun 2021 gaji sejumlah 1,350 yang diterima, dimana kondisi ini merupakan tahun kedepannya di 2022 juga akan sama demikian mengingat APBD sudah di Sahkan, ” Cetusnya.

“Saya minta dalam proses tender kedepannya harus di konci dan tidak boleh di tawar lagi baik upah uang dan seragam. Sehingga di uraikan 1,6 gaji yang akan diterima kedepan. Soal seragam, BPJS, THR, fee dan lainnya harus sudah masuk tercover, ” Tambahnya.

Kordinator lapangan Security PT SCD, L Wire Supratman pihaknya menyatakan tidak ada pengurangan gaji. Adapun seragam, BPJS, dan THR dan semua di sesuaikan dengan anggaran yang ada.”Rentetan dengan semua yang diterima, itu sudah masuk dalam kategori, dan tidak ada lagi potongan lainnya. Semua terpakai menjadi seragam, BPJS, pelatihan dan THR. Tidak ada potongan, semua sudah terima jadi, ” Jelasnya.

Kemudian, Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H Supli saat memimpin hearing itu berharap semua persoalan ini menjadi bahan evaluasi kita semua, sehingga kedepan pola penganggarannya harus sesui dengan kebutuhan.’’ kemudian soal UMK yang kurang di DPRD harus jelas kebutuhan tenaga kerja dan keuangan berapa. Apabila pemda tidak mampu maka harusnya pegawai dikurangi supaya tidak ada sangkaan yang keliru,’’ pungkas Supli.(DI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here