DPD RI Mendukung Gerakan FAKTA RI Lawan Mafia Tanah – Ampenan Post

DPD RI Mendukung Gerakan FAKTA RI Lawan Mafia Tanah
Ampenanpost.com/DI. Foto: Sejumlah Pengurus Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI), dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), TGH. Ibnu Khalil, saat ditemui di kediamannya di Desa Beleka, mimggu (12/12/21), Kemarin.

Lombok Tengah, Ampenanpost.com – TGH. Ibnu Khalil, S.Ag., M.Pd.i. anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung penuh langkah advokasi masyarakat kampung Nelayan di Dusun Are Guling, Desa Tumpak, kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), yang dilakukan Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI), beberapa waktu yang lalu.

Yang mana sebelumnya menurut keterangan warga sekitar, oknum pengusaha tersebut sudah beberapa kali ingin menggusur rumah warga yang ada di perkampungan Nelayan Are Guling atau sempadaan pantai, bahkan oknum pengusaha tersebut juga mengklaim bahwa lahan milik warga yang ada di perkampungan Nelayan yang berdekatan langsung dengan Pantai Are Guling menjadi hak miliknya.

Diketahui, dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 tahun 2016 tentang batas Sempadan pantai. Yang mana dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan, sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kindisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik tertinggi pasang air laut. Itu sudah memgartikan bahwa tidak ada yang diperbolehkan untuk membangun apapun dalam lokasi yang di klaim oknum pengusaha tersebut.

Namun nyatanya oknum pengusaha ini tidak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan itu. Sehingga, Warga yang tinggal di perkampungan Nelayan Dusun Are Guling menolak untuk digusur. Kemudian Warga dan para nelayan termasuk sejumlah Kepala Dusun (Kadus) di Desa Tumpak bersama pengurus perkumpulan FAKTA RI turun langsung ke Dusun Are Guling untuk melihat secara langsung batas lahan yang diklaim oleh oknum pengusaha yang menguasai sebagian besar lahan di Kawasan Pantai Are Guling dengan lahan yang diklaim oleh warga. “ Persoalan lahan di kawasan Pantai Are Guling ini sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak pernah ada solusi penyelesaiannya, dan selalu warga selaku pemilik lahan yang dikorbankan oleh oknum – oknum bermodal besar dan dekat dengan penguasa termasuk dengan APH (Aparat Penegak Hukum),” Ungkap ketua FAKTA RI, Muhanan, SH saat menemui TGH Ibnu Khalil di kediamannya di Beleka, Minggu (12/12/21), kemarin.

Dikatakan Muhanan, dengan banyaknya keluhan warga yang ia dapati, sehingga pihaknya saat itu turun langsung melihat lokasi tanah tersebut. “Atas dasar keluhan dari warga, hari iru kami turun bersama – sama dengan warga ke Kawasan Pantai Are Guling,” kata Muhanan.

Dari keterangan dan silsilah lahan yang dikumpulkan dari para warga yang lahannya kini diklaim menjadi milik sah oknum pengusaha tersebut, Fakta RI menyimpulkan ada kejanggalan dalam proses jual beli lahan dan penentuan batas – batas lahan setelah proses jual beli lahan terjadi termasuk kejanggalan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan penerbitan hak pengelolaan lahan (HPL) maupun hak guna bangunan (HGB). “ Dari keterangan warga dan fakta – fakta di lapangan, sebagian besar proses jual beli lahan di sini ( Pantai Are Guling) bermasalah, janggal dan tidak berprikemanusiaan,” tegas Muhanan.

Dalam proses penerbitan SHM, HPL maupun HGB, warga selaku pemilik lahan awal tidak pernah dilibatkan sama sekali, secara tiba – tiba Sertifikat sudah terbit, dan luas lahan yang tercantum dalam sertifikat juga jauh lebih luas dan tidak sesuai dengan luas lahan yang dijual warga.” Mereka tidak pernah melibatkan masyarakat, bagaimana tidak janggal jika seperti ini?, ini permainan mavia besar yang harus dibongkar secepatnya,” terang Muhanan.

Sementara, TGH Ibnu Khalil yang mendengar cerita itu menilai langkah yang dilakukan FAKTA RI sudah tepat. Sehingga dirinya menilai sesuatu yang menjadi tugasnya sebagai Wakil Rakyat merasa terpanggil dengan apa yang dialami warga disana. Kemudian dirinya akan mengkawal kasus ini sampai di tingkat pusat.” Maka saya pribadi mempersilahkan kawan-kawan FAKTA RI dan Warga setempat untuk bersurat ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP), yang sebagai Penampung dan menindaklanjuti aduan masyarakat di DPD RI, saya akan bantu disana nanti,” tutup Tuan Guru.(DI)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here