Ratusan GTT dan PTT, Geruduk Kantor DPRD Loteng – Ampenan Post

Ratusan GTT dan PTT, Geruduk Kantor DPRD Loteng
Ampenanpost.com/DI. Foto: Ratusan GTT dan PTT, saat Geruduk Kantor DPRD Loteng, senin (15/11/21).

Lombok Tengah, Ampenanpost.comRatusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), geruduk kantor DPRD setempat. Hal itu dilakukan untuk meminta SK Bupati bagi para GTT dan PTT yang mendapatkan minim perhatian dari pemerintah, senin (15/11/21).

Sahiruddin Ketua Forum GTT-PTT Lombok Tengah mengatakan, kedatangannya pada saat itu guna mendesak anggota dewan untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terkait masih minimnya perhatian yang diterima oleh para GTT dan PTT ini. Ia menyebutkan bahwa, Pemerintah harus segera memberikan SK Bupati untuk para honorer yang ada di Lombok Tengah.” Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan seluruh tenaga honorer ini SK Bupati, dan yang sudah menerima SK Bupati ini diajukan sebagai penerima P3K,” ungkapnya.

Kemudian tempat yang sama, salah satu Honorer dari PKM Bagu. Sumarni mengatakan, PTT sudah puluhan tahun menderita karena tidak ada perhatian dari pemerintah, bahkan ia menyebutkan dirinya adalah objek yang dizhalimi.“Kami honorer yang dizhalimi. Kami honorer di puskesmas bekerja mati-matian, tapi hanya diberikan upah Rp. 100.000 perbulan,” ucap Sumarni.

Oleh karena itu, Pihaknya meminta kepada DPRD untuk segera melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk semua PTT, baik yang ada di Puskesmas, Dinas dan RSUD diberikan SK Bupati.“Saya sudah lebih dari sepuluh tahun mengabdi. Ada juga yang sudah dua puluh tahun akan tetapi sampai sekarang tidak kunjung mendapatkan SK Bupati,” keluh Sumarni.

Ia meminta untuk segera diberikan SK Bupati, pihaknya juga menuntut kepada pemerintah daerah untuk segera mengusulkan dibukanya formasi P3K bagi tenaga kesehatan di tahun 2022 mendatang.“Pemerintah jangan hanya terfokus pada P3K di tenaga pendidikan atau guru saja, kami juga butuh perhatian pemerintah,” tegasnya.

Diketahui, sekitar 1700 PTT yang ada di Puskesmas, 600 PTT yang ada di Rumah sakit dan belum lagi PTT yang ada di seluruh Dinas Lombok Tengah, sehingga harapannya agar pemerintah segera memberikan SK Bupati terhadap pihaknya.“Harapan kami, Bupati, DPRD bisa secepatnya memberikan SK Bupati bagi PTT disemua Puskesmas, RSUD dan Dinas dan membuka P3K bagi tim kesehatan,” pintanya Sumarni.

Sementara, anggota Komisi IV Legewarman yang menemui masa saat itu mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil seluruh OPD yang terkait untuk mendata para honorer yang ada di dinas masing-masing.”hal itu sebagai dasar nanti kita mengusulkan pada tahun 2022 sebagai penerima P3K, supaya tidak ada lagi yang mengatakan dizolimi,” kata Lege sapaannya.

Disamping itu Lege menyampaikan, yang sebagai kendala pemerintah Lombok Tengah saat ini masih keteteran dalam anggran untuk menggaji para penerima P3K yang untuk tahun ini,“Kita juga masih kekurangan anggaran untuk gaji P3K guru pada tahun 2022 yang jumlahnya 1886 orang dan anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp. 93 miliar,” sambung Lege.

Terkait tuntutan dari forum GTT – PTT ini, dirinya secara pribadi yang berada di Badan Anggaran (Banggar) akan mengusulkan hal itu, suapaya nanti bisa dicarikan solusi.” Dalam memasukkan nota keuangan nanti kita akan bedah apa saja yang tidak terlalu urgen dan disana kita akan memasukkan penganggaran P3K ini,” tuturnya.

Lege juga menyinggung sampai mana keseriusan dari pemerintah pusat, yang memberikan porsi P3K dengan jumlah banyak. Akan tetapi di satu sisi pemerintah pusat melakukan Pemotongan anggaran.” Kalau memang pemerintah pusat ini serius dalam memberikan porsi, kenapa trasnfer pemerintah saat ini turun hingga 53 miliar, itu juga sebagai kendala kita,”pungkasnya.(Di)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here