FPR NTB Minta Jokowi Terbitkan Inpres Tentang Penyelsaian Sengketa Lahan Kek Mandalika – Ampenan Post

FPR NTB Minta Jokowi Terbitkan Inpres Tentang Penyelsaian Sengketa Lahan Kek Mandalika
Foto: Sejumlah Warga Yang Tengah Membawa Sepanduk Bertulisan Merah. (AP/DI)

Lombok Tengah, Ampenanpost.com- Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat (FPR NTB) meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelesaian sengketa lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK Mandalika). Tuntutan itu menyusul langkah Presiden Jokowi setelah meresmikan Pertamina Mandalika International Street Circuit alias Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (12/11/21) lalu.

Badaruddin selaku juru bicara FPR NTB mengatakan, sehari setelah peresmian Pertamina Internasional Street Circuit KEK Mandalika Resort, pengamanan di dalam kawasan semakin diperketat dengan dalih persiapan pelaksanaan World Supebike (WSBK).” Pengetatan keamanan tidak hanya berupa penjagaan pos-pos keamanan yang telah didirikan, tetapi hingga patroli-patroli yang menyasar perkampungan dan rumah-rumah warga yang masih bertahan menolak untuk di gusur di dalam kawasan KEK Mandalika,” Ucap Badaruddin Melalui rilis resminya yang diterima Ampenanpost.com, sabtu (13/11/21) kemarin.

Badaruddin juga menjelaskankan, Patroli tersebut tentunya tidak hanya bertujuan untuk mengamankan WSBK, akan tetapi lebih tepatnya adalah tindakan teror dan intimidasi supaya membungkam aksi protes warga yang selama ini menuntut ganti rugi yang layak atas tanah mereka.” Tidak ada tindakan secara langsung yang dilakukan terhadap aktifitas warga, namun telah memberikan dampak berupa rasa takut dan cemas bagi warga,”Ujarnya.

Dijelaskan juga bahwa, warga yang saat ini masih bertahan ditanah mereka, enggan untuk pergi. Sebab besar harapanya untuk bisa terus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Joko widodo.” Namun, sayang tindakan teror dan intimidasi sudah terlebih dahulu menghampiri warga. Terlepas apapun alasanya, dan bagaimanpun bentuknya, tetaplah tindakan kejahatan dan semakin menunjukkan bahwa Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, serta PT. ITDC selaku pengembang kawasan adalah pelanggar Hak Asasi Manusia dan anti terhadap tuntutan rakyat,”terangnya.

Disebutkan juga, Sungguh sangat disayangkan, kemegahan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan Instrumen sirkuitnya yang semestinya banyak mendatangkan manfaat secara ekonomi bagi rakyat. Sebagaimana diharapkan justru hanya akan menyisakan sejarah pilu perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana proyek-proyek pembangunan skala besar lainya di Indonesia.

Selanjutnya tambah Badaruddin, Janji Presiden Joko widodo yang disampaikan secara lisan dan telah dimuat di beberapa media untuk segera menyelesaikan proses ganti rugi kepada warga. Sehinga menurut Badaruddin, presiden harus segera menrbitkan Instruksi Presiden (INPRES) sehingga ada kepastian hukum yang menjadi penjamin Hak warga korban penggusuran.”INPRES tersebut harus meliputi nominal ganti rugi bangunan yang disesuaikan dengan biaya pembangunan rumah, Lahan yang disesuaikan dengan harga pasar tanah, dan tanaman, yang didasarkan pada nilai yang dihasilkan dari setiap tanaman yang digusur,” jelasnya.

Bagi Badaruddin, penerbitan INPRES ini harus bersifat mendesak dan segera, mengingat perhelatan WSBK yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.” karena akan sangat disayangkan jika perhelatan besar skala internasional tersebut akan tercoreng hanya karena proses ganti rugi yang masih belum terselesaikan tersebut,” tegasnya.

FPR NTB menekankan, Terkait penerima ganti rugi, Pemerintah dan PT. ITDC tidak boleh pandang bulu dan membeda-bedakan warga karena sesungguhnya seluruh warga yang mendiami lokasi tersebut adalah korban penggusuran yang memiliki hak atas ganti rugi dan relokasi yang layak dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia.” Pemerintah dan PT. ITDC tidak boleh lagi memaksakan warga untuk harus mampu menunjukkan alat bukti kepemilikan atau meminta warga untuk menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak konstitusionalnya,” ulas Badaruddin.

Badaruddin juga menegaskan, Sebab katidak mampuan warga menunjukkan alat bukti kepemilikanya saat ini adalah bagian dari sejarah panjang perampasan tanah khas pemerintahan Orde Baru yang syarat dengan penipuan dan pemaksaan.”tapi sejarah panjang hubungan warga dengan tanah dan rumahnya, yang berada di dalam kawasan Mandalika tersebut adalah bukti yang paling nyata, atas kepemilikan mereka,” kata Badaruddin.

Berdasarkan uraian tersebut, Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat (FPR-NTB) menuntut :

1. Hentikan tindakan teror dan intimidasi terhadap warga yang menolak penggusuran dan menuntut ganti rugi serta.

2. Terbitkan Instruksi Presiden (INPRES) tentang penyelesaian sengketa Agraria dan ganti rugi lahan KEK Mandalika.

3. Berikan ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan hitungan biaya pembangunan rumah bagi rakyat korban penggusuran baik yang telah digusur maupun yang akan digusur.

4. Berikan tempat relokasi yang layak dan akses terhadap lapangan kerja bagi rakyat korban penggusuran.

5. Berikan akses pendidikan kejuruan secara gratis bagi pemuda Lombok dan NTB yang sesuai dengan lapangan kerja di kawasan KEK Mandalika Resort.

6. Berikan jaminan kepastian kerja bagi pemuda di kawasan KEK Mandalika Resort.(Di)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here