Dibalik Meriahnya WSBK, 30 Tahun Pemilik Lahan Merintih Keadilan Pembayaran

Dibalik Meriahnya WSBK, 30 Tahun Pemilik Lahan Merintih Keadilan Pembayaran

Ampenanpost. Sekitar 11 hektare lahan dari 12 warga yang berada di dalam Sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit, masih menunggu pembayaran dari pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Aksi damai yang digelar oleh masyarakat dusun Ebunut, Desa Kute, Kecamatan pujut, yang digelar pada hari Jumat sore kemarin dengan beberapa kepala keluarga didampingi oleh Kuasa hukumnya membentangkan spanduk panjang dimana bertuliskan “WSBK Lancar, Tanah Kami Harus Dibayar…!!! ” . Diamana gerakan ini merupakan buntut dari ketidak jelaskan waktu pembayaran lahan.

Pemilik Lahan, Senan mengaku pihaknya sudah lama menantikan keadilan dan terus bersuara namun ibarat radio rusak usang yang tak dianggap keberadaanya oleh pihak ITDC maupun pemerintah sehingga ia pun harus turun ke jalan dan menyuarakan kegalauan dan ketidak adilan yang diterimanya.

“Kami ingin minta keadilan, kami belum diberikan kejelasan kapan akan dibayar tanah kami dari kami di gusur hingga sirkuit megah ini jadi dan dilaksanakan even masih juga belum di bayar, ” Ungkapnya.

Adapun ia telah menunggu pembayaran sejak 30 tahun lamanya dimana dengan lokasi lahan yang yang berada di areal sirkuit baik yang menjadi jalan utama maupun areal lainnya, dengan Luas tanah sekitar 80 are.

Ditambahkan pemilik lahan lainnya, Dirate mengungkapkan hal senada, dimana belum ada kejelasan sampai saat ini.

“Dulu tanah saya di gusur saat menegur dan mempertanyakan orang ITDC mereka sealau menghindar, dulu kami mau berontak namun kami berfikir untuk pembangunan pemerintah dan akan divayar bamun sayang itu semua tidak seperti apa yang kami fikirkan, pembayaran tidak ada samapai sekarang, ” Ungkap pria lanjut usia yang sambil tersengau sesak saat di wawancara.

“Kami hanya minta pembayaran, kami siap tempur, saya siap ditembak dan saya juga siap menembak, ” Tegasnya.

Kemudian juga Pemilik lahan yang ikut dalam aksi, Kalsum juga demikian, dimana pihaknya tidak pernah menerima kepastian waktu pembayaran. Pihaknya beberapa kali mempertanyakan alasan mengapa pembayaran lahannya yang seluas 92 are tidak pernah dilaksanakan namun naas jawaban yang selalu ia Terima hanyalah sedang dalam proses saja.

Sementara kuasa hukum para pemilikik tanah yakni LBH Madani, Setia Darma menjelaskan bahwa langkah hukum yang dijalani saat ini merupakan langkah non litigasi (di luar pengadilan, red) dengan harapan supaya adanya itikat baik oleh ITDC maupun pemerintah dalam inisiasi penyelesaian persoalan pembayaran ini dapat selesai dengan secara bijak.

“Semoga Pemda Loteng, DPRD Loteng dan Pemprov NTB yang juga mendukung pembayaran ini sesegera mungkin dilaksanakan kepada masyarakat dapat segera berbuah manis, ” Ungkapnya.

Adapun dari masyarakat yang menggelar aksi damai tersebut pihaknya menyatakan adanya sekitar 12 bidang tanah di dalam areal sirkuit dengan luas keseluruhan sekitar 10 sampai dengan 11 hektar dengan kepemilikan 25 orang yang belum di tuntaskan pihak ITDC dalam pembayaran.

“Dasar masyarakat jelas, yakni pipil garuda, surat segel tahun 80 an, dan penguasaan sporadik, AJB dan lainnya, ” Terangnya.

Adapun pihaknya menilai keliru dalam proses Inclave yakni yang diterjemahan oleh pihak ITDC dikatakan saat tidak masuk dalam HPL, kemudian HPL ini merupakan adanya dasar di masyarakat. Diaman, Harusnya HPL tidak lahir mengingat adanya masyarakat di areal tersebut yang mendiami atau menggarap areal tersebut, apalagi dengan melakukan penggusuran.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here