Kasus Dugaan Korupsi UTD dan Poltekpar, Sedang Digodok Kejari.

Kasus Dugaan Korupsi UTD dan Poltekpar, Sedang Digodok Kejari.
Ampenanpost.com/E011. Sejumlah Aktivis Pemuda Pancasila Lombok Tengah, Yang Tengah Berdialog dengan Kasi Intel Kejari Praya. Senin (4/10/21)

Ampenanpost. Kasus dugaan korupsi Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, dan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Pemuda Pancasila (PP) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Senin (4/10/21).

Hearing yang dilaksanakan Pemuda Pancasila dalam rangka menanyakan kepastian progres persoalan yang ditangani supaya segera di tangani dan jangan sampai tidak ada kejelasan progres kasusnya.

Ketua Pemuda Pancasila Loteng, Samsul Qomar menyatakan dukungannya terhadap kejari dalam pengawalan kasus UTD maupun Poltekpar. Dimana UTD sudah naik ke status Penyelidikan, Semoga kedepan kepala Kejari yang saat ini supaya segera menuntaskan semua persoalan.”Kami berikan deadline waktu sampai November, Kalau tidak kami nginap di kantor kejari, Untuk UTD ini sudah naik statusnya di Pidsus, Artinya tersangka maupun yang lainnya akan segera diumumkan,” Ungkapnya.

Ditambahkan Sekertaris Pemuda Pancasila Loteng, M Sahirudin mengungkapkan dimana soal pengangkatan pegawai P3K di kampus megah itu, yang mana tidak sesuai prosedur. Ada juga pembiayaan beasiswa ke Taiwan yang telah dilaporkan dan berkasnya telah berada di Polres Lombok Tengah. “Mahasiawa yang di kirim ke Perguruan tinggi Cowyang, Taiwan tidak memiliki dasar payung hukum dalam mengeluarkan biaya menyekolahkan ke negara luar ini tidak jelas seperti apa, “ucapnya.

M Sahirudin juga memaparkan, dalam tugas belajar di negara luar kerugian Negara Per orang ditanksir sekitar 7.661 US dolar, jika dengan Penukaran 14.000 rupiah per dolar, maka menjadi sekitar 111.000.000 rupiah. Adapun sekitar 11 orang yang berangkat dan diperkirakan sekitar 1 miliar lebih.

Maka pihaknya menuding adanya indikasi korupsi dengan bukti formil awal dari mana sk tidak sesuai dengan aturan peraturan pemerintah dalam aturan nomor 48 tahun 2018, karena pasal 96 jelas dikatakan mengangkat pegawai PNS maupun Non-PNS, baik PPK maupun Non-PPK, karena jelas tidak boleh juga mengangkat dosen tetap maupun tidak tetap.”Adanya SK di tahun 2020 sudah keluar kemudian ini menjadi dasar pelanggaran jelas dilakukan pihak Poltekpar. Sedang berjalan di polres loteng juga sudah mulai pemanggilan dan di kejaksaan sedang metode pengkajian, ” Sentilnya.

Kasi Intel Kejari Loteng, Catur Hidayat menyatakan bahwa, membenarkan dimana kedatangan hearing Pemuda Pancasila pada saat itu memang untuk menanyakan dukungan kepada pihak Kejari, memastikan sudah sejauh mana penanganan perkara tersebut, keduanya dalam memberikan dukungan baik moril maupun dukungan kemudian meminta supaya persoalan ini jangan sampai kendor.” Alhamdulillah teman-teman dari Pemuda Pancasila mengingatkan dan mekhawatirnya akan adanya pengalihan isu dimana memang berapa bulan ini sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di beberapa bidang yang tidak hanya di Intel ada juga di pidsus yang banyak laporan dan ada banyak manfaat dari apa yang lain terkait tindak pidana korupsi yang lainnya, ” Terangnya.

Pihaknya juga sempat menyampaikan sebelumnya dimana operasi intelijen yustisial sudah diserahkan ke pidana khusus untuk mendalami dugaan secara komprehensif, dan memang sudah dilimpahkan dan sedang dilakukan pendalaman oleh bagian Pidana Khusus kejari.” Adapun perbuatan melawan hukum dimana indikasi kerugian negara yang jelas ada (di UTD red), dan ada juga dugaan tindak pidana korupsi yang lain. Yang dilaporkan kepada kami (kasus Poltekpar red), yang saat ini sedang kami telaah,” pungkasnya.(E011)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here