GERAM! GMPRI Minta Kejari Serius Tangani Kasus UTD Praya.

GMPRI Minta Kejari Serius Tangani Kasus UTD Praya.
Ampenanpost.com/E011. Aksi Damai yang Dilakukan GMPRI NTB Didepan Kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah. Senini (18/10/21).

Ampenanpost. Belum genap satu pekan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-76 Lombok Tengah. Namun masih saja ada yang memberikan kado spesial tentang kebobrokan dalam pelayanan yang ada di Lombok Tengah. Khususnya di Unit Tranfusi Darah (UTD) praya, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Kasus UTD ini merupakan kasus kemanusiaan, yang sudah sekian lama berkembang dan menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, namun sayang sampai hari ini tidak ada titik temu dalam prosesnya. Sehingga, hari ini Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) meminta kepada Kejaksaan Negri Praya untuk memberikan kepastian hukum dalam persoalan itu.” Kami konsen dalam persoalan ini, apa yang menjadi masalah dalam kasus ini, sehingga hari ini kami minta kepastian hukum itu,” Ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat ( DPD GMPRI NTB) Lalu Iqra Hafiddin saat ditemuai Wartawan di halamn Kantor Kejaksaan Negri Praya, Senin (18/10/21).

Kemudian Iqra sapaan akrabnya membeberkan beberapa bukti kerja sama atau MoU yang dilakukan oleh pihak RSUD Praya dan UTD yang sudah dimulai sejak tahun 2016-2017 yang lalu. Yang mana, RSUD dan UTD ini melakukan sebuah kontrak tentang pembagian darah, sehingga jika ada pasien yang membutuhkan maka diarahkan ke UTD oleh pihak RSUD Praya.” Tapi itu semua sudah terkaper oleh APBD, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun 2020 sudah jelas disana dana untuk Tranfusi darah itu nominalnya 1,9 Miliar, bahkan ada yang lebih Valid lagi yang jumlahnya sebanyak 2,3 Miliar. Sehingga pertanyaan kami saat ini kenapa belum diperoses?,” Bebernya.

Lebih jauh pemuda berkaca mata itu menjelaskan, di UTD ini sendiri seluruh anggaran terkait darah sudah terkaper semua oleh APBD. Namun anehnya pihak UTD sendiri menagih ke RSUD, sehingga Iqra pun bertanya Kemana para Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Praya, dan kemana kepala Dinas Kesehatan?.” Kenapa mereka diam saja saat melihat kondisi seperti ini,” Terangnya.

Namun anehnya Lanjut Iqra, yang bisa dijawab oleh pihak UTD hanya pada tuntutannya di nomor sebelas saja, yang tentang bahwasanya setiap pasien yang membutuhkan darah di RSUD Praya, di haruskan membawa pendonor sendiri.” Tapi sekali lagi saya katakan, itu semua sudah dikaper oleh APBD, sehingga hari ini, kami akan tunggu pak kejari untuk segera mengusut tuntas persoalan ini,” Ucapnya Tegas.

Sedangkan Plh Kepala UTD Praya Moh. Munzir yang ditemui wartawan mengatakan, pihaknya bukan tidak ingin menjawab semua tuntutan itu, namun hanya yang ia pahami hanya pada point sebelas dan itupun harus ia pastikan terlebih dahulu sebelum menjawab tuntutan itu. Yang mana menurutnya, ia tidak bisa mengomentari apa yang belum ia lihat secara langsung.” Pada point sebelas itu ada kewajarannya, contoh pada bulan puasa, darah yang di donor itu perlu kita di kaji dulu sebelum diterima oleh si pasien. Perlu kita ketahui dulu jenis darah, dan penyakitnya dulu. Jangan sampai si pendonor punya gejala sehingga itu akan menularkan kepada penerima,”pungkasnya.

Kemudian Kepala Kejaksaan Negri Praya Fadil Regan Mengatakan, terkait kasus UTD tersebut. Pihaknya sudah menyerahkan kepada kasi Pidana Khusus (Pidsus) karena sudah ada ditemukan indikasi dugaan pidana, kemudian Kejari juga menegaskan bahwa seluruh kasus yang bisa memiliki alat bukti yang cukup maka pihaknya pasti akan selsaikan.” Saya berjanji, siapapun yang melakukan, apabila memenuhi dua alat bukti maka kami akan tindak. Saya berharap semoga perkara ini cepat selsai, sehingga tidak menimbulkan riak ditengah-tengah masyarakat,” Tegas Kejari.(E011).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here