LSM Kode HAM Tagih Hutang Pemda Loteng.

LSM Kode HAM Tagih Hutang Pemda Loteng.
Sejumlah Anggota LSM KODE HAM Sedang Audiensi Bersama BPKAD Lombok Tengah. Jum'at (24/9/21). Ampenanpost.com.

 

Ampenanpost. Sekitar 50 are luas lahan milik Amaq Andi yang sampai hari ini tak kujung dibayar oleh pemerintah. Sebagaimana dulunya lahan tersebut dijadikan tempat pembangunan Sekolah Dasar Negri (SDN) Embung Tangar, Desa Banyu Urip, kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Sejak tahun 1987 silam, dibangunnya sekolah tersebut, Amaq Andi (pemilik lahan) dijanjikan terus oleh pemerintah daerah untuk dilakukan pembayaran. Namun sampai hari ini pemilik lahan masih menunggu etikad baik Pemerintah Daerah.” Pada perkembangannya Pemda selalu berjanji untuk menyelesaikan pembayaran, dan itu adalah tanda bahwa lahan itu belum dibayar oleh pemda,” Sebut Ali wardana Ketu LSM Kode Ham NTB kepada Wartawan seusai Hering dikantor BPKAD pada Jum’at (24/9/21).

Pria yang kerap disapa Ali itu juga manegaskan, Pihaknya juga sering kali melakukan dialog bersama Pihak-Pihak terkait. Sehingga dari hasil diskusi bersama BPKAD, dan DPRD, menghasilkan bahwa tanah itu tidak bisa dipasangkan pal, dikarekan pemda tidak mempunyai alas hak untuk memasang pal.” Tanah ini juga belum ada sertifikat yang dimiliki oleh pemda, sementara bagian aset ini didirikan pasa tahun 2008. Sehingga kita bisa lihat bahwa semua aset daerah memiliki sertifikat. Kecuali SDN Embung Tangar,” Tegasnya.

Disampaikan juga, pemilik lahan hingga detik ini masih membayar pajak lahan tersebut setiap tahunnya. Ditunjukkan juga alas hak yang dimiliki Amaq Andi yang berupa SPPT.” Logikanya begini, kalau pemda sudah membayar tanah itu, tidak akan mungkin pemilik membayar pajak tanahnya setiap tahun karena otomatis nama pemilik sudah diganti. Jadi Itulah bukti bahwa pemda belum membayar tanah itu,” Terangnya.

Sehingga sekarang lanjut Ali, Saat ini pemilik lahan diarahkan untuk melakukan gugatan ke pengadilan oleh BPKAD.” Inikan sangat gila, pemerintah sudah merampas hak rakyat, sehingga masyarakat harus beradu nasib melalui pengadilan,”pungkasnya.

Sedangkan, Kardiman selaku Kasubag Pengawasan Bidang Aset Lombok Tengah mebenarkan bahwa lahan tersebut sudah dijadikan sekolah sejak 28 tahun yang lalu, dan itu juga sudah tercatat sebagai milik daerah, akan tetapi pemerintah belum memiliki sertifikat.” Cuman pernah kita turun untuk membuat sertifikat, akan tetapi kami dihalangi oleh masyarakat,” Ucapnya.

Sehingga, terkait dengan tuntutan masyarakat untuk pembayaran lahan tersebut. Pihaknya tidak bisa mengusulkan untuk melakukan pembayaran, dikarenakan lahan tersebut sudah tercatat sebagai milik pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.” Jadi salah kami jika menyarankan Pemda untuk melakukan pembayaran di tanah pemda sendiri, sehingga kami menyarankan warga untuk melakukan gugatan ke pengadilan, untuk dasar kita melakukan pembayaran anantinya,” Tutupnya.(E011)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here