Kendaraan Kadus Sudah Melalui Pengkajian Mendalam.

Kendaraan Kadus Sudah Melalui Pengkajian Mendalam.
Bupati Lombok Tengah, HL.Pathul Bahri S.Ip, di Kantor Bupati setempat, saat ditemui Awak media seusai mengikuti upacara detik-detik proklamasi secara virtual di Istana negara Jakarta.

Ampenanpost. Rencana pembelian Kendaraan operasional kepada sekitar 1800an Kepala Dusun (Kadus), dan program itu akan menguras dana sebanyak 18 Miliyar untuk Kadus se-lombok tengah. Namun, program tersebut menuai banyak keritikan. Walau begitu, bukan menjadi masalah, Pemerintah Daerah Lombok tengah untuk segera merealisasikan Program kerjanya.

Disampaikan Bupati Lombok Tengah, HL.Pathul Bahri S.Ip, di Kantor Bupati setempat, seusai mengikuti upacara detik-detik proklamasi secara virtual di Istana negara Jakarta. Karena tahun ini (2021) dimasa pandemi jelas Bupati, maka pengadaan kendaraan operasional Kadus yang direncanakan tahun 2022 itu hanya untuk sekitar 50 hingga 60 persen dari total kadus yang ada. Pasalnya, kalau bukan sekarang untuk dimulai sekarang, lantas kapan lagi?. Kemudian jika ada pro serta kontra dalam hal ini, Pathul menyarankan untuk sama sama membahas hal ini di Pembahasan selanjutnya di Dewan Lombok Tengh “Terkait soal adanya yang setuju dan tidak setuju, nanti kan akan ada pembahasan lebih lanjut di DPRD,”Ungkap Bupati.

Namun yang perlu diketahui dan dipahami lagi tambah Bupati, kendaraan Kadus itu nantinya tidak hanya untuk Kadus semata, namun bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Dan, yang paling penting adalah, program ini sudah melalui pengkajian yang mendalam. Mulai dari menanyakan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat setiap ia turun ke desa desa.“ini bisa digunakan Kalau ada yang meninggal dan kebutuhan lainya, bisa dipinjam masyarakat. Untuk program ini sudah banyak tokoh dan tuan guru setuju,”Ujar Bupati.

Terkait dengan hal itu adalah janji politik, Bupati menjelaskan bahwa karena itu merupakan janji politik maka harus dilaksanakan. Sebab, Ujar beliau. Nanti visi misi dan janji politik itu akan menjadi bagian untuk diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begitu juga soal GTT dan lainnya, tetap kita pikirkan penambahan sesuai aspirasi dan kondisi keuangan daerah,”Terang Bupati.

Untuk itu, Pemkab Lombok Tengah lanjut Bupati, tetap mengusulkan program itu ke DPRD dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan.

Senada dengan Bupati, Jalaludin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) saat ditanya wartawan menyampaikan. Dirinya tidak berbicara janji politik, namun hal itu sebagai Rancangan program kerja yang keluar dari Bapeda. Kemudian, kendaraan tersebut nantinya akan dibeli tidak sekaligus, melainkan akan secara bertahap.”ini dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas perangkat desa, dan untuk program ini akan mengeluarkan anggaran sebayak 18 Miliyar. Mungkin untuk tahun 2022 kita beli separuh dulu, kemudian sisanya di tahun berikutnya”,Tegas Jalal.(E011)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here