FAKTA RI, SWIM, KTK Pujut, Ancam Hentikan Proyek Sirkuit.

FAKTA RI, SWIM, KTK Pujut, Ancam Hentikan Proyek Sirkuit.
Sejumlah Anggota FAKTA RI, bersama Ketua KTK Pujut beserta Anggota, dan Anggota SWIM tengah turun mengecek sirkuit MotoGp The mandalika. Minggu (22/8/21).

Ampenanpost. Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI), bersama Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM), dan Karang Taruna Kecamatan (KTK) Pujut, Lombok Tengah turun langsung menemui puluhan Kepala Keluarga (KK) di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk Desa Kuta yang terisolir didalam sirkuit MotoGP Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu, (22/8/21).

Salah satu warga yang sempat ditanya Ampenanpost mengatakan, Damar dan Pihaknya dengan sekitar ratusan masyarakat disana saat ini sedang menunggu kejelasan dari pihak ITDC, yang sampai hari ini belum jua memenuhi hak-hak masyarakat setempat.”ya, sampai saat ini kita lagi menunggu kejelasan dari mereka terkait sistem membenaskan lahan ini,”Ucap Damar.

Disampaikan Damar, Kekutan yang dimiliki oleh masyarakat jelas Damar, dari seluruh masyarakat yang masih menempatkan lokasi tersebut, rata-rata memegang seporadik sebagai alat bukti kepemilikannya yang sah. Kemudian, dari semua pihak yang terkait sampai hari ini belum pernah melakukan pembayaran terhadap masyarakat setempat.”Sampai sejauh ini, pihak ITDC belum pernah mengajak kita untuk membereskan masalah ini, dan ITDC sejak awal tidak pernah berteransaksi sama kami,”Ujar Damar.

Sedangkan, Usai berdialog dan mendengarkan keluh kesah warga terkait dengan persoalan tanah mereka yang belum dibebaskan dan diselesaikan oleh PT ITDC / BUMN pengembang KEK The Mandalika, Ketua Umum (Ketum) Fakta RI, Muhanan, SH didampingi Sekjen Fakta RI, Bambang Heri Sulistiawan, Bendum Fakta RI, Mawardi bersama sejumlah pengurus Fakta RI dan Ketua KTK Pujut, Sri Anom Sanjaya dengan tegas meminta kepada PT ITDC untuk mengentikan seluruh aktivitas pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. “Kami sangat miris melihat kondisi warga yang terisolir, mereka mempertahankan haknya, mempertahankan tanah mereka yang belum di dibebaskan oleh PT ITDC,”Ujarnya.

Muhanan juga meminta kepada PT ITDC termasuk kontraktor yang mengerjakan proyek untuk mengentikan aktivitas pengerjakan sirkuit MotoGP Mandalika sampai dengan adanya kejelasan penyelesaian tanah warga.”Kalau tidak kami bersama yang akan turun langsung menghentikan seluruh aktivitas proyek sirkuit motoGP Mandalika,” Ungkap Muhanan.

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu menyayangkan sikap PT ITDC yang menyarankan kepada warga yang mempertahankan tanahnya menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan. “Inilah yang harus diluruskan, kok bisa pemilik tanah yang tidak pernah menjual kepada pihak manapun dikatakan sebagai pengklaim tanah dan diminta untuk menggugat tanahnya sendiri, kan lucu. Kalau emang seperti itu, ini bagaikan palu melawan telur,”Terangnya.

Dari keterangan warga lanjut muhanan, PT ITDC lah yang mengklaim tanah warga, ada 1,8 hektar tanah warga yang belum dibebaskan ITDC di Dusun Ebunut dan di puluhan are di Dusun Ujung Lauk yang tiba – tiba diklaim masuk HPL.”jadi ITDC yang mengklaim tanah warga. Untuk itu silakan ITDC yang menggugat ke Pengadilan, bukan sebaliknya warga yang disuruh menggugat, karena posisi warga selaku pemilik tanah,” jelasnya

Menyikapi persoalan warga yang terisolir karena mempertahankan tanahnya di tengah sirkuit MotoGP Mandalika, FAKTA RI akan melayangkan surat pengaduan ke Komnas HAM termasuk juga ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), karena FAKTA RI menduga ada tindakan pelanggaran HAM yang terjadi dalam penyelsaian persoalan pembebasan lahan sirkuit MotoGP Mandalika.“Kami juga menduga ada tindakan intimidasi, dan menduga warga sengaja dibiarkan terkurung di dalam sirkuit MotoGP, dengan harapan warga akan pergi meninggalkan lahannya sendiri tanpa harus melalui proses pembebasan tanah, untuk itu kami akan mengadukan persoalan warga yang yang terisolir ke Komnas HAM dan PBB,” tegas Muhanan

Ditempat yang sama, Ketua KTK Pujut, Sri Anom Sanjaya menyebutkan, ITDC dengan sengaja menyembunyikan persoalan tanah warga di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk yang belum diselesaikan dan dibebaskan. ” ITDC telah berbohong, sengaja menyembunyikan persoalan tanah warga yang belum dibebaskan,”sebutnya.

Menurut Anom, persoalan warga di dua Dusun di Desa Kuta itu, bukan persoalan sosial melainkan persoalan tanah warga yang belum dibebaskan di oleh pihak PT ITDC. Warga yang terisolir karena mempertahankan tanah dan haknya. “Ini bukan persoalan sosial, tapi masalah warga yang mempertahankan hak haknya. Jadi solusinya bukan relokasi warga yang terisolir, tetapi segera membebaskan tanah warga. Dan kami juga meminta kepada PT ITDC dan kontraktor untuk menghentikan aktivitas proyek sirkuit MotoGP,” Pungkasnya.(E011)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here