Pilkada?. Dukunpun Dibayar 3 Miliyar.

Pilkada?. Dukunpun Dibayar 3 Miliyar.
Edy Faozaeni, SE.AK (Perwakilan BPKP Provinsi NTB).

Ampenanpost. Pilkada atau pemilihan kepala daerah memang banyak serba serbinya dan berbagai caranya. Menarik peristiwa kontestansinya, mulai dari laporan keuangan daerah, penggunaan uang kas daerah sampai membayar kendaraan partai serta melibatkan praktek perdukunan agar memenangkan pilkada. Memeriksa kaitan dengan pilkada terhadap pelaku dan sarananya yang digunakan meskipun Audit investigasi tidak perlu dengan keras, sehingga yang diperiksa tidak ketakutan. Malahan dengan santai dialog dua arah yang berimbang dan mendidik akan memunculkan keaslian kondisi yang sebenernya, dibawah ini sebuah contoh kejadian nyata.

Setidaknya melibatkan enam tokoh, dan mereka ini sangat kompak disaat mengelola pemerintahan, sungguh mestinya warga berbangga karenanya. 6 tokoh itu mereka dia:
1. Mantan Bupati periode sebelumnya.
2. Staff Ahli Bupati/ mantan Sekda.
3. Sekretaris Daerah (Sekda) Aktif.
4. Pemegang Kas Daerah
5. Kepala Bank Daerah/bank Pasar,
6. Dukun di luar pengelola Pemerintahan Daerah
Mantan Bupati ini umurnya sudah cukup tua dan telah bekuasa 5 tahun. Beliau Bupati yang ditunjuk oleh Gubernur tidak melalui pilkada.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten dan posisi pada saat itu sebagai Staf Ahli Bupati. Terlihat jelas perannya selaku Sekrearis Daerah untuk menemui pejabat di Jakarta. Tujuan utama menjemput uang yang lebih banyak yang akan didistribusi untuk daerahnya. Pejabat Jakarta sempet direncanakan untuk klarifikasi namun terlanjur meninggal dunia disaat audit masih berlangsung. Pejabat Sekretaris Daerah yang masih aktif mengawal pengelola keuangan Kabupaten, berperan antara lain menebarkan opini kepada aparat pemda seolah-olah kalau keuangan pemda yang bisa malakukan pengelolaan keuangan hanya kelompoknya. Sebagai bendahara pemegang kas Pemerintah Daerah Kabupaten, dia bisa melakukan pembayaran tanpa prosedur apapan karena dia merasa sebagai bendahara yang memiliki uang dan otoritas.

Sebagai Direktur Bank Pasar, tempat Kas Daerah disimpan, diapun bisa menggunakan uangnya tanpa prosedur yang baku asalkan ada perintah atasannya, atau sesuai keinginannya.
Jika ingat para tokoh itu saya ingin menulisnya kembali untuk kita semua. Dulu saat memulai melaksanakan Surat Tugas Investigasi dimjulai dengan mengendus lewat Neraca Kabupaten. Neraca mereka itu rapih dan meyakinkan. Lampiran cukup lengkap dengan penjelasannya. Lembar demi lembar dan dari bukti ke bukti disusuri dan dihitung semua oke. Memang bener komentar di luaran pemda sana yang mengatakan pengelola administrasi Kabupaten cukup handal dalam mengelola laporan keuangan. Namun dengan keyakinan tinggi auditor bahwa informasi awal yang di tangan tim adalah benar dan bahwa di Kabupaten ini tersembunyi masalah yang serius, kami tertantang harus membuktikan.
Suatu hari yang cukup melelahkan setelah menelusuri, melakukan verifikasi dan method lainnya serta diskusi dengan Direktur bank Pasar yang cukup alot kami temukan titik terang ketidakwajaran sebuah rekening/akun. Kami temui satu rekening utang didukung dengan banyak sekali hampir seluruh karyawan pemda, atas nama Karyawan untuk Pemerintah Daerah.
Uang Kas Pemda disimpan di Bank Pasar, dikelola oleh direktur Bank Pasar. Neraca dan Income Statemen Bank Pasar juga sama transaksinya dengan transaksi yang ada di Kas Daerah Di Kantor Pemda.

Sebagai Pemegang Kas Daerah, lagi lagi dengan pertanyaan uang masuk dari pusat untuk kas Rp11.000.000.000,00 Pemegang Kas tidak dapat menjelaskan, serta daftar utang karyawan yang namanya sebagian digunakan untuk jaminan utang meminjam uang di bank pasar.
Dalam kasus tersebut untuk penginapan di bantu pemda untuk pembiayaannya, dan Alhamdulillah saya mendapat penginapan rumah dinas Sekda, yang tidak ditempati, karena Sekda menempati rumah pribadinya. Disitulah saya agak tertolong. Ketika waktu longgar saya datang dengan penginapan rumah dinas.

Hampir memakan waktu tambahan 6 bulan saya mencoba melakukan pendekatan melalui Direktur Bank Pasar untuk membuktikan kasus tersebut. Kadang kami menelisik seperti staffnya Direktur Bank Pasar supaya mau cerita mengalir apa saja dan selalu saya dengar. Terkadang saya seperti konsultan hukumnya, bahkan saya menjadi seperti pembelanya ketika diskusi berdua maupun dengan orang lain. Sekitar 3 bulan Direktur bersikukuh bahwa semua kasus itu salah dia dan dia yang tanggungjawab; kalo sidang pengadilanpun biarlah Direktur saja. Dengan sabar, tekun dan dibuat senyaman mungkin, tanpa curiga sementara audit berjalan meskipun sendirian.
Dalam suatu Direktur mungkin bosan ngadepi auditor atau juga sudah ketakutan, jika ini kasusnya tunggal hanya dia, karena pernah menjelaskan berkali kali sebelumnya itu saya yang salah pembukuan, saya yang salah hitung, saya yang salah prediksi dll lain lain, hari itu sudah mulai cerita satu kasus.

Direktur bank, menjelaskan sekelumit bahwa Sekda pernah minta uang sekitar Rp1.000.000.000,00 pada saat belio mau ke Jakarta, membawa uang lebih banyak dari biasanya, diharapkan untuk memperoleh dana dari pusat sekitar Rp11.000.000.000,00
Selang beberapa waktu kami tanyakan kepada mantan Sekda menjelaskan uang yang di bawa dengan uang koper dibawa sendiri tanpa pengawalan siapapun. Uang saya masukan koper dan disimpan di hotel. Sampai di Kantor Pusat menyerahkan kepada seorang pejabat penting tapi gagal kami konfirmasi karena ternyata beberapa hari yang bersangkitan meninggal dunia.

Berikutnya ketika saling diskusi dan saling merayu agar Direktur Bank Pasar menyanyi, Direktur sempet meminta agar selese sampai disini saja, itu dan semua karena dia bertanggungjawab. Saya ikuti rayuan Direktur. Kemudian diskusi dilanjut. Muncul yang mencengangkan Direktur Bank Pasar menjelaskan bahwa Pemegang Kas Daerah pernah membawa uang sekitar Rp3.000.000.000,00 dengan 3 kardus secara tunai. Untuk apa uang tersebut. Ternyata dibawa pemegang Kas dan Direktur Bank Pasar untuk pergi ke Dukun di salah satu pegunungan Kemusuk di Jawa. Dengan mobil 3 kardus dibawa mereka berdua sampai di sebuah rumah si Dukun itu. Pintu pertama Direktur dan Pemegang Kas Daerah bersama mengantarkan uang tersebut, tetapi pada pintu tertentu Direktur bank tidak boleh masuk. 3 milyar di tangan pemegang Kas Daerah dan sang dukun berdua masuk kamar tertentu berikutnya, Direktur kehilangan 3 milyar.

Sebuah pertanyaan kenapa Direktur begitu percaya terhadap Pemegang Kas Daerah dan dukunnya, jawab Direktur bahwa dia dijanjikan akan mendapatkan jabatan di dalam pengelolaan pemerintahan sebagai pemegang Kas Daerah. Direktur juga yakin bahwa uang itu akan di ganti dengan cara penggandaan. Menurut Direktur Dukun itu mampu melakukan penggandaan atas uangnya minimal 3 atau 4 kali diharapkan 5 atau 6 bulan uang akan dikembalikan 12 milyar.

Selain itu Direktur yakin bahwa Pemegang Kas Daerah juga punya kekuatan lain dan kekayaan lain yang masih bisa mengembalikan uang-uang yang telah di ambilnya dari Kas Bank Pasar yang cukup banyak. Pemegang Kas di depan Direktur pernah menunjukan uang peninggalan Bung Karno atau disebut uang Sukarno yang di tempatkan disimpan disuatu tempat dan itu uang warisan Bung Karno. Jika di jual dan mampu menjualnya maka Pemegang Kas akan kaya dan uang semua akan dikembalikan tuntas. Memang pernah ditunjukan uang Sukarno bentuk logam dan uang kertas yang menurut saya aneh. Tapi yaitu Direktur yakin Pemegang Kas mampu menjadikan uang itu sebagai uang rupiah dan mengembalikan semua uang kas Bank Pasar.

Pemegang Kas Daerah yang melakukan pembayaran semua kebutuhan Pemda. Jika ditanya tentang data yang dimiliki, selalu mengelak dengan alasan seluruh dokumen sedang di audit. Hanya saja dia tidak mampu mengelak ketika di tanya kewenangannya sebagai pemegang Kas Daerah. Dia menggunakan uang saat untuk mengikuti Pilkada dengan membayar Kendaraan Partai tertentu sebagai membayar pinangan sekitar Rp2.000.000.000,00. Ketika ditanyakan tentang dukun dan uang sekitar Rp3.000.000.000,00 dengan tenang jawab tanpa kata dan hanya senyum.

Sekda yang masih aktif membuat dan melaporkan keuangan sehingga seolah-olah semua laporan Keuangan dalam kondisi sempurna (window dreshing). Nampak kelemahannya saat di baca kecuali dengan control hubungan/Cross cek dengan instansi lain dan membobol dari diskusi, konspirasi dan kolusi, baru bisa di buktikan.
Sang Dukun yang tidak mengerti dan tanpa usaha kerja keras, dia dapat kiriman sekitar Rp3.000.000.000,00. Setelah lebih dari 3 bulan mendengar keterangan dari Polisi Sektor setempat mengatakan bahwa dukun tersebut di tangkap dengan penggrebegan ke tempat persembunyiannya. Sampai sang dukun loncat melalui genting rumahnya. Dan hap hap lalu ditangkap.

Saksi ahli untuk persidangan para terdakwa dengan hasil audit investigasi Pemda tersebut menjadi bingung koq bisa masih seorang PNS percaya kepada dukun penggandaan?.
Dari pengadilan terdapat berita singkat mereka para pelaksana pemerintahan daerah berenam tergoda saat Pilkada dengan para pejabat mengikuti sbg calon Pimpinan dalam pilkada yakni Pemegang Kas Daerah, Mantan Sekda dan Mantan Bupati terkena “Godaan Pilkada”.
Ambilah pelajaran kepada calon pimpinan dan masyarakat, uang pemda dan jabatan itu titipan. Mari kita kawal dan kita awasi agar pilkada tidak ternodai niat dan perilaku tak terpuji.

Oleh:  Edy Faozaeni, SE.Ak. Perwakilan BPKP Provinsi NTB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here