Pendaping Kadus. Meminta Kepada DPMD Lombok Tengah Untuk Menindak Tegas Kades Tanak Beak

Lombok Tengah-Ampenanpost. Sejumlah Kadus di Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara (BKU) Lombok Tengah, menggugat ke PTUN karena dipecat Kades tanpa alasan jelas. Dalam gugatan itu, tiga orang Kadus diputus menang gugatan. Namun anehnya, Kades Tanak Beak yang digugat malah  diduga “Ngeyel”  dan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan PTUN tersebut.

Pendaping Kadus. Meminta Kepada DPMD Lombok Tengah Untuk Menindak Tegas Kades Tanak Beak

Adapun putusan PTUN Mataram atas perkara tersebut terbit tanggal 3 November 2020 nomor: 32/G/2020/PTUN.MTR yang menyatakan bahwa, menolak semua esepsi tertugat yakni Kades Tanak Beak, mengambulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Selain itu, putusan itu menyatakan batal demi hukum keputusan Kepala Desa Tanak Beak nomor 6 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa  Tanak Beak tertanggal 3 februari 2020.

Putusan itu juga memerintahkan Kepala Desa Tanak Beak untuk mencabut keputusanya itu yang secara otomatis mengankat kembali Kadus yang sebelumnya dinyatakan diberhentikan antara lain atas nama; Parhan Jalaludin Samsudin, Suparman dan Tohri.

Pendaping Kadus. Meminta Kepada DPMD Lombok Tengah Untuk Menindak Tegas Kades Tanak Beak

Dan terakhir menghukum tergugat dengan membayar baiaya perkara kepada negara sebesar Rp. 366.000. Selain putusan PTUN Mataram tersebut, PTUN Surabaya juga telah menerbitkan keputusanya atas perkara tersebut dengan keputusan, menguatkan keputusan PTUN Mataram tersebut. Namun faktanya, hingga saat ini Kepala Desa Tanak Beak belum memgindahkan keputusan pengadilan tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Pendaping Kadus. Meminta Kepada DPMD Lombok Tengah Untuk Menindak Tegas Kades Tanak Beak

Untuk itu, LSM GEMPAR NTB selaku pendamping para Kadus yang melakukan gugatan, meminta kepada DPMD Lombok Tengah untuk menindak tegas Kades Tanak Beak tersebut.”Kami minta DPDM bertindak tegas. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan pembinaan kepada Kades, maka DPMD mestinya pro-aktif menindak lanjuti putusan PTUN tersebut atas sikap Ngeyel dari Kades Tanak Beak ini,”ujar Ketua Umum LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar pada Minggu 2/5/2021 kepada wartawan.(E011)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here