FaktaRI

Fakta Ri vs Menkes: Vaksinasi Apakah Bisnis?

AmpenanPost. Menteri Kesehatan RI (Menkes) kembali menggegerkan jagat maya, pasalnya beberapa pernyataannya terkait Vaksin Covid-19 yang banyak menuai keritikan dari banyak golongan.

Menteri kesehatan Budi Gunawan Sadikin menyatakan bahwa ketersediaan Vaksin Covid-19 menipis. Sehingga harus ada manejemen yang tepat untuk penggunaan Vaksin. Budi mendorong penyuntikan Vaksin Sinovac setelah 28 hari penyuntikan pertama.29/03/21

Menteri kesehatan menuturkan langkah itu dilakukan karena keterbatasan vaksin yang dimiliki Indonesia. Selain itu, Budi berdalih bahwa pada 28 hari penyuntikan pertama imunnya akan banyak terbentuk.

Pada April nanti Budi memprediksi Vaksin yang dimiliki pemerintah hanya 7,8 juta dosis vaksin dari sinovac. Sedangkan pada mei nanti PT Bio Farma akan ada rencana membersihkan membersihkan pisat produksinya. Agenda ini memang rutin dilakukan setiap enam bulan sekali sebenarnya.

Dalam hal ini tentu banyak memikat perhatian publik, dan salah satunya Ketua Umum Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI), Muhanan. SH, menurutnya jika seperti itu kebijakan yang akan dilakukan pemerintah pusat (menteri kesehatan). Tentu akan menimbulkan pertanyaan dari kami, ada apa ini sebenarnya?, lalu kemana anggaran yang sudah di gelontorkan untuk vaksin ini?.

Muhanan juga mengatakan, penting juga ini kita pertanyakan kepada pemerintah pusat, kenapa kebijakan ini berubah pada saat gencar-gencarnya dalam melakukan vaksinasi, tiba-tiba menteri kesehatan mengeluarkan pernyataan yang mengherankan. Lalu kemana anggaran yang sudah di gelontarkan dulu itu. Apa yang menyebabkan ini ditunda, sedangkan di awal vaksinasi pertama aturan pakai vaksin sinovac ini 14 hari dari penyuntikan pertama. Ada apa ini? Kemana anggaran yang sudah dikeluarkan itu?

“Kita hanya akan mempertanyakan dari regulasi kebijakan baru yang dilontarkan oleh menteri kesehatan, ada apa? Apa karena ada permainan bisnis farmasi atau apa?,”tanya Muhanan

Lebih jauh ketua Umum Fakta RI itu juga mengatakan jika seperti ini aturan yang baru, maka tentu saja misi pemerintah guna mempercepat vaksinasi akan menjadi sia-sia. pasalnya kebijakan yang dulu dengan yang sekarang tidak singkron atau bertentangan.”kebijakannya bertentangan, mana bisa untuk mempercepat vaksinasi,”sebutnya

Ketua Umum Fakta RI itu juga berharap kebijakan baru ini segera diturunkan ke provinsi dan kabupaten kota, supaya gubernur dan pihaknya segera turun memberikan informasi itu, agar kebijakan ini tidak merugikan bagi rakyat indonesi ,saya berharap informasi ini akan segera tembus sampai ke provinsi dan kabupaten kota,”tutup Muhanan

Mungkin Menarik :

Awas, Razia Masker Di Setiap Perbatasan Kabupaten/Kota di Lombok

Toos

BMKG, 427 Gempabumi Guncang NTB di Bulan Desember 2020

Dicky

Bupati Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Dua Raperda

Dayat

Universitas Mataram Gelar Workshop Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan

Dayat

Berkat Kampung Sehat Award Polda NTB, Tanjung Bias Makin Ramai Dikunjungi Wisatawan

Dayat

Wagub, Resmikan Wadah Penguatan UKM NTB di Desa Pringgasela

Dicky