Negara Kembali Menzholimi Rakyatnya

Negara Kembali Menzholimi Rakyatnya Oleh Muhanan, SH.
Pertama
Dalam KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) merujuk ketentuan pasal 56 ayat (1) . Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Lalu kemudian kita membaca kasus 4 IRT dan 2 balita yg ditahan oleh Kejaksaan Negeri Praya,lombok tengah baru2 ini yg dimana Kasus tersebut adalah limpahan dari Polres Lombok tengah dengan status terdakwa Pasal 170 ayat (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, yang nominal kerusakan menurut pihak kepolisian adalh Rp 4.5 jt yaitu lecetnya seng digudang pengusaha tembakau akibat lemparan kayu dan batu.

Maka ada kewajiban bagi pejabat yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka yg memang terbukti tidak mampu ,tapi ternyata dalam faktanya ke 4 IRT tersebut tidak sama sekali didampingi oleh penasehat hukum yg sudah ada dan dibiayai oleh Negara.

Lalu dengan alasan bahwa Pihak Kejaksaan Negeri Praya Menahan 4 IRT yg diikuti oleh 2 Balita tidak adannya surat penangguhan penahanan dari terdakwa adalah sebuah kegagalan dari 2 instansi penegak hukum ini tidak memiliki rasa kemanusian bagaimana tidak kalau kita melihat kondisi dari para terdakwa yg tidak akan mungkin bisa membuat /mengajukan surat penangguhan Penahanan yg diminta oleh Pihak kejaksaan negeri Praya.

Terus sampai kapan Hukum dinegeri ini bisa menerapkan equality before the law/Persamaan dihadapan Hukum jika rakyat miskin atau tidak mampu selalu menjdi korban dalam penegakan hukum !!!

Semoga kasus ini sebagai pembelajaran kita semua utk lebih mengedepankan rasa kemanusiaan utk bertindak lebih jauh !

Kedua

Bahwa Dalam Undang Undang No. 16 tahun 200.4 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada BAB III mengatur tentang Tugas dan Kewajiban Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 ayat 1 dibidang Pidana yaitu
kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a.Melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

c. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Bahwa Praktik yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengenai tugas dan kewenangan dalam pasal 30 ayat 1 point d sama sekali tidak dilakukan yakni pihak Kejaksaan berkordinasi dengan penyidik terkait dengan ada balita dari para terdakwa yang tiba tiba ikut sebagai tahanan mengikuti para terdakwa.

Bahwa akibat dari keteledoran atau mungkin keegoisan Kejaksaan Negeri Praya akhirnya menahan 4 IRT (Ibu Rumah Tangga) sebagai terdakwa dan dibarengi oleh 2 balita pada tanggal 16 Februari 2021 sampai tanggal 7 Maret 2021 sesuai surat perintah penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Praya.

Kenapa Pemaksaan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Praya sampai harus membuat surat perintah penahanan dengan menghilangkan rasa kemanusian tentang adanya 2 balita yang belum tau apa apa sudah merasakan dinginnya ruangan penjara yang dibuat oleh negara dengan uang rakyat sebagai tempat penghukuman bagi penjahat / pelaku kejahatan luar biasa .

Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Praya yang begitu ambisius dalam melakukan penegakan tugas dan kewenangannya sampai menghilangkan rasa kemanusiaan yg menjadi dasar tertinggi dalam mengambil keputusan dalam penegakan Hukum.

Apakah Para terdakwa :

  1. Akan menghilangkan /menghancurkan alat bukti yg sudah disita oleh pihak APH?
  2. Melarikan diri
  3. Mengulangi tindak pidana serupa?

Mari kita telaah dahulu apa yang dimaksud dengan Penahanan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penahanan dapat dilakukan atas dasar kewenenangan penyidik, penuntut umum dan atau hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang selengkapnya berbunyi:

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dasar Penahanan
Ketentuan lain dari KUHAP yang harus diperhatikan terkait dengan penahanan adalah Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) KUHAP:
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Atas dasar pasal 21 ayat 1 KUHAP tersebutlah yang mengakibatkan Kejaksaan Negeri Praya melakukan Penahanan yang mengakibatkan Rasa Kemanusiaan itu hilang di telan rasa egois yang tinggi!

Dan..

Apapun dalih dan pembenaran yg dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Praya khususnya dalam kasus 4 IRT yg melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP ini kami sebagai rakyat jelata yg masih memiliki rasa kemanusiaan dan memiliki adat ketimuran belum bisa menerima !!

#arnand_gibest
#rakyat_jelata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here