raperdalotim

Bupati Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Dua Raperda

AmpenanPost. Bupati Kabupaten Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy, hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur, untuk persetujuan dan penetapan dua Raperda. Senin, (08/02).

Pelaksanaan Rapat Paripurna VI Masa Sidang II Rapat ke-4 tersebut digelar dalam rangka penetapan keputusan DPRD Kabupaten Lombok Timur tentang Persetujuan Penetapan atas Dua Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Pembatasan Timbulan Plastik serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2021.

Rapat paripurna yang berlangsung di Rupatama Gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur tersebut, dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forkopimda, Sekertaris Daerah, dan Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Menanggapi penetapan dua Raperda tersebut, Bupati berharap, kehadiran regulasi baru tentang pembatasan timbulan sampah plastik ini dapat mengurangi beban lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana harapan semua pihak.

Begitu pula dengan kehadiran regulasi tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, diharapkan menjadi titik awal optimalisasi perlindungan dan pemberdayaan petani oleh Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan anggota Gabungan Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur, Asmat,S.H., Raperda tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik ini terdiri dari 10 BAB dan 27 Pasal.

Terbentuknya peraturan daerah ini sebagai salah satu upaya meminimalkan dampak buruk atau bahaya yang ditimbulkan utamanya oleh sampah plastik yang sulit terurai dan tidak ramah lingkungan.

Peraturan daerah tentang pembatasan timbulan sampah plastik ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan.

Sementara itu, Gabungan Komisi I DPRD melaporkan, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdiri dari XII (duabelas) BAB dan 64 Pasal. Raperda ini dilatari akibat lemahnya posisi petani, khusunya untuk memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar.

Raperda ini dibentuk untuk mengoptimalkan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Penetapan Perda ini nantinya diharapkan mampu memajukan dan mensejahterakan petani-petani di Kabupaten Lombok Timur.

Mungkin Menarik :

Program Lotim Berkembang Diharapkan Akhir 2020 Capai Target

Dayat

Penemuan Mayat Tanpa Identitas di Pantai Pemalikan Batu Putih Sekotong

Dicky

MotoGP 2021 hanya mimpi, MGPA tak ingin gelar balapan tanpa penonton.

Edi Suryansyah

Siaran Analog akan Diakhiri, Bersiaplah untuk Penyiaran Digital

Dicky

Tambak Udang Suryawangi Bisa Menjadi Destinasi Wisata Edukasi

Dicky

Lomba Kampung Sehat Dua, Kades Pemepek Ajak Warganya Taat Prokes

Dicky