IMG 20210121 WA0007

Anggota 3 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dilantik Sekda NTB

AmpenanPost. Anggota 3 (tiga) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilantik Sekertaris Daerah Provinsi NTB (Sekda), H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., didampingi oleh Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, pada Rabu 20 Januari 2021.

Pelantikan berlangsung di Gedung Graha Bakti Praja, Setda Provinsi NTB. Sekretaris Daerah melantik sejumlah 15 (lima belas) orang Anggota BPSK Kota Mataram, dan masing-masing 9 (sembilan) orang Anggota BPSK Lombok Utara dan Lombok Barat untuk periode 2020-2025. Terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Drs. H. Fathurrahman, M.Si. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga termasuk didalam keanggotaan BPSK Kota Mataram.

Sekda NTB menyatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK sangat penting dan memberikan apresiasi atas keberadaan BPSK di NTB untuk menyelesaikan sengketa konsumen di NTB. Terlebih dengan masih adanya pandemi Covid-19 di NTB, yang menuntut penerapan teknologi informasi dalam berbagai segi kehidupan, begitu juga interaksi antara produsen dan konsumen. Sehingga pola relasi antara konsumen dan produsen pun mengalami perubahan menuju digitalisasi.

Terjadinya perubahan pola relasi tersebut, tentunya akan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru. Maka disanalah pemerintah hadir melalui BPSK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masayrakat sebagai konsumen akhir.

“BPSK yang sudah terbentuk termasuk yang masih diinisiasi di Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan skalanya masing-masing. BPSK bekerja dengan mempedulikan baik produsen maupun konsumen” jelas Sekda NTB

Sekda NTB mengucapkan selamat kepada para anggota BPSK yang dilantik agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai kapasitas masing-masing.

“Hakulyakin saya, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terpilih menjadi pengurus BPSK di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram, adalah yang mempunyai kompetensi baik dalam tugas maupun kapasitas masing-masing” ungkap Sekda NTB menutup sambutannya.

Dalam pelantikan tersebut, berlangsung khidmad, tetap menerapkan protokol kesehatan dan dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan Pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Perlu diketahui, BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar pengadilan. Sampai dengan tahun 2021 ini, NTB telah memiliki 4 (empat) BPSK, yaitu BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Utara, BPSK Kabupaten Sumbawa dan BPSK Kabupaten Lombok Barat. Dimana kewenangan pembinaan dan pengawasan BPSK berada di tingkat Provinsi.

Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus berkomitmen melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan terus mengupayakan pembentukan BPSK di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mempermudah akses penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di daerah.

Mungkin Menarik :

TGH Habib Ziadi Terpilih Secara Aklamasi Pimpin PD NWDI Lombok Tengah

Edi Suryansyah

Wali Kota Hadiri Rapat Kerja Nasional Melalui Video Conference

Redaksi

Polresta Selidiki Kasus Dua Anak Tenggelam dan Meninggal di Pemandian Gunungsari

Dicky

Pemprov NTB dan LPP TVRI Matangkan Konsep Publikasi NTB Gemilang

Dicky

Bupati Harapkan BUMD PT. Energi Selaparang Lakukan Peningkatan Kinerja

Dicky

Sertu Mohamad Sohdi, Babinsa Terbaik di Ajang Lomba Kampung Sehat Awards

Dayat